Penerapan Tapping Box Untuk Menaikkan PAD Kabupaten Sleman

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh:

Wiratno

Pengurus FKUB Kab. Sleman

Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama tidaklah mudah, tidak bisa dibantah bahwa, pada akhir-akhir ini, ketidakerukunan antar dan antara umat beragama (yang terpicu karena bangkitnya fanatisme keagamaan) menghasilkan berbagai ketidakharmonisan di tengah-tengah hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, perlu orang-orang yang menunjukkan diri sebagai manusia beriman (dan beragama)dengan taat, namun berwawasan terbuka, toleran, rukun dengan mereka yang berbeda agama. 

Karut-marut BPJS Kesehatan

Oleh: Wiratno, SE.,MM

Tenaga Ahli FPKB

DPRD Kabupaten Sleman

Rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun 2020 untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) atau biasa disebutpeserta mandiri sangat mengecewakan. Para peserta mandiri BPJS Kesehatan seperti pelaku UMKM, petani,wiraswasta, dan kelompok profesi lainnya menggugat kenaikan iuran yang tertuang dalam Perpres No 19 tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut dan masih buruknya layanan BPJS Kesehatan, maka kategori peserta mandiri diprediksi semakin banyak akan mengundurkan diri karena tidak sanggup membayar premi untuk seluruh anggota keluarga.Kenaikan iuran merupakan langkah kontraproduktif saat diusahakan menambah peserta PBPU. Mestinya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap PBPU yang sangat sensitif. 

NU DAN MUHAMADIYAH DI KABUPATEN SLEMAN

Sebagai salah satu pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sleman -wakil sekretaris- dari perwakilan NU, sekaligus pengurus FKUB (Forum Kurukunan Umat Beragama) Kabupaten Sleman, dimana di dua organisasi tersebut bernaung beberapa ormas Islam diantaranya NU dan Muhamadiyah sebagai representasi umat Islam di Kabupaten Sleman -meski tidak menafikkan peran ormas Islam yang lain-, saya mendapatkan 'pencerahan' karena mendapatkan banyak ilmu yang tidak saya dapatkan ketika terjun langsung mengurusi NU dan dapat berinteraksi secara aktif dengan saudara saya yang Muhammadiyah. 

Dampak Sosial Pendirian Menara Telekomunikasi (Tinjauan Raperda Pengendalian Menara Telekomunikasi)

Oleh: Wiratno, SE.,MM 

Tenaga Ahli Fraksi PKB DPRD Kab. Sleman 

 

Dua kali saya diundang dalam rapat RT di kampung saya, kebetulan malam ini adalah rapat terakhir untuk memutuskan boleh tidaknya pembangunan menara BTS (Base Transciever Station) di atas lahan seorang warga. Pak Heri, si empunya lahan tentulah merasa memperoleh berkah dari langit jika kontrak dengan salah satu vendor telekomunikasi besar di Indonesia itu jadi terlaksana. Dengan rencana lama kontrak 10 tahun, dan nilai sewa lahan pada kisaran 15-20 juta per tahun, ini rezeki yang luar biasa. Hanya menyewakan lahan seluas 7x7meter per segi saja! Bahkan menyewakan rumah dengan luas dua kali lipat-nya pun tak akan sebegitu mahal di wilayah sekitar Purwomartani Kalasan.