Masihkan kita berpihak kepada PETANI?

Dalam benak kita sebenarnya ada kesadaran, bahwa selama ini peran para petani lah yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan kita, karena dari petani kita bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan paling dasar (primer) dari setiap manusia, kita masih bisa hidup tanpa kebutuhan yang lain, sandang (pakaian) maupun papan (rumah) tetapi kita tidak bisa hidup tanpa pangan. Namun kesadaran kita terhadap peran petani yang menjadi pahlawan pangan tersebut semakin luntur bahkan hilang, kita hanya tahu padi yang sudah beras dan dimasak menjadi nasi yang kemudian disajikan dimeja makan dan kita konsumsi tanpa kita mau peduli bagaimana jerih payah para petani berjuang untuk kita.

Seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk nasib petani semakin terpinggirkan, salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan yang semakin massif dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sehingga menyebabkan lahan pertanian menyempit. Bila lahan pertanian semakin menyempit maka petani pun terancam kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan produksi beras menurun, disisi lain laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan beras tidak mencukupi sehingga pemerintah terpaksa impor. Ditambah lagi perubahan pola makan kebanyakan masyarakat kita akibat pemerintahan masa lalu yang membuka selebar-lebar kran impor terigu, sehingga menyebabkan beralihnya pola makan kita dari beras sebagai makanan utama ke terigu yang diimport dari negara-negara penghasil gandum seperti Australia dan Kanada.

Terkait dengan semakin menyempitnya lahan pertanian di Kabupaten Sleman baru saja dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Pemeritah Daerah terkait dengan Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang muaranya juga diharapkan mampu melakukan perlindungan terhadap Petani khususnya dari sisi ketersediaan lahan pertanian, namun kebijakan pembuatan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tersebut belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah Daerah secara serius dan hanya setengah hati terhadap Petani. Salah satu alasan keberpihakan terhadap Petani masih setengah hati tersebut adalah ketika Pemerintah Daerah lebih mendahulukan “perlindungan lahan pertanian” daripada “perlindungan petani” sehingga yang digunakan sebagai pijakan adalah UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bukan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pilkada Sleman 2020, NU sebagai penentu kemenangan?

Perhelatan akbar pilkada serentak 2020 memang masih beberapa bulan kedepan, pendaftaran pasangan calon pun masih pada bulan Juni (16-06-2020), namun ‘aura’ pertarungan sudah terlihat saat ini, dinamika politik sungguh sangat kentara diantara partai-partai politik maupun para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sleman. Bukan hanya partai politik sebagai “pemegang stempel” pendaftaran pasangan calon saja yang melakukan persiapan dengan memanaskan mesin politiknya, namun ormas-ormas non partisan pun melakukan persiapan yang sama, tentunya tidak dengan mesin politik praktis. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia NU tentunya ingin menempatkan kader-kadernya diposisi strategis dalam pemerintahan. Pada pilpres 2019 telah membuktikan bahwa salah satu kader terbaik NU KH. Ma’ruf Amin mampu diposisikan sebagai wakil presiden RI, demikian pula dalam pileg 2019 NU DIY mampu menempatkan kadernya Dr. Hilmy Muhammad (Gus Hilmy) sebagai senator DPD RI dengan perolehan suara yang spektakuler.

PENATAAN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap centimeter tanah dan bangunan di tepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame.

Penerapan E-Voting pada Pilkades di Kabupaten Sleman

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa  merupakan pesta demokrasi  di tingkat desa, yang dilakukan oleh warga desa dalam memilih pemimpinnya  secara mandiri sesuai dengan hati nurani sebagai perwujudan proses demokratisasi dengan pemilihan secara langsung di desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian pelaksanaannya berpedoman pada  Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang  pemilihan  kepala desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah memiliki regulasi tentang tatacara pemilihan kepala desa, dimulai dari Perda Nomor 3 Tahun 2007, Perda Nomor 1 Tahun 2014, namun   seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Tahun 2015 pemerintah daerah kembali menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian dirubah lagi dengan Perda No. 8 Tahun 2017 tentang perubahan (pertama) atas Perda Kabupaten Sleman   Nomor 5 Tahun 2015. Sebagaimana diketahui sejak tahun 2018 terdapat 2 jabatan kepala desa telah kosong, dan pada tahun 2019 ada 33 kepala desa telah habis masa jabatannya sedangkan tahun 2020 sebanyak 14 kepala desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah merencanakan pemilihan kepala desa secara serentak untuk 49 desa dengan mengacu pada perubahan (kedua) atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015.

CARUT MARUT PENGELOLAAN BPJS

Rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun 2020 untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) atau biasa disebutpeserta mandiri sangat mengecewakan. Para peserta mandiri BPJS Kesehatan seperti pelaku UMKM, petani,wiraswasta, dan kelompok profesi lainnya menggugat kenaikan iuran yang tertuang dalam Perpres No 19 tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut dan masih buruknya layanan BPJS Kesehatan, maka kategori peserta mandiri diprediksi semakin banyak akan mengundurkan diri karena tidak sanggup membayar premi untuk seluruh anggota keluarga.Kenaikan iuran merupakan langkah kontraproduktif saat diusahakan menambah peserta PBPU. Mestinya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap PBPU yang sangat sensitif. Hal itu terlihat angka gagal mengiur PBPU selama ini sangat besar. Begitu pula secara nasional persentase total PBPU masih kecil. Pemerintah tidak perlu menambah anggaran PBI. Dalam Perpres No 19 tahun 2016 iuran PBPU dinaikkan untukkelas III dari 25.500 rupiah per orang per bulan menjadi 30.000. Untuk kelas II meningkat dari 42.500 per orang perbulan menjadi 51.000. Sedang kelas I bertambah dari 59.500 per orang per bulan menjadi 80.000. Masyarakat menentang kenaikan mulai 1 April 2016 ini karena belum disosialisasikan. Masyarakat memiliki asumsi,besaran iuran berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dan , kewajiban seluruh warga mengiur adalah tahun 2019,sehingga sampai tahun 2019 terus terjadi defisit.Komunikasi BPJS Kesehatan tidak baik karena tak ada roadmap defisit sampai 2019 dan yang menalangi. Ini ndakterinci dengan jelas. Seharusnya sampai tahun 2019, defisit ditalangi negara, jangan dibebankan kepada rakyat apalagi hingga kini pelayanan BPJS masih buruk. Akibatnya banyak perusahaan menggunakan asuransi kesehatanlain.Masalah krusial lain adanya disparitas biaya pengobatan antara standar yang diberlakukan oleh Menteri Kesehatandengan biaya faktual dilapangan. Pemerintah belum berhasil dalam menerapkan standar biaya pengobatan penyakit,sehingga ada dokteryang merasa dibayar terlalu kecil oleh BPJS Kesehatan. Sebagian besar Rumah Sakit diIndonesia, dijadikan lahan bisnis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dengan fakta fakta tersebut diatas,seharusnya Pemerintah membenahi dahulu seluruh permasalahan tersebut sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Mis manajemen

Masyarakat melihat kondisi carut-marut BPJS Kesehatan yang terjadi mismanajemen. Hal itu terlihat BPJSKesehatan mengalami defisit 5,85 triliun pada 2015. Mismanajemen juga menyangkut alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Di mana untuk APBN-P 2015 alokasi PBI 20,3 triliun. Angka tersebut didasarkan pada cakupan penduduk miskin 88,2 juta jiwa dengan nilai PBI sebesar 19.225 perbulan per orang setahun. Data cakupan tersebutmasih tumpang tindih. Ada kerancuan, sehingga data tidak akurat dan rawan penyelewengan.Pada penghujung 2015 ada beritamemilukan. Seorang karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ditemukan tewas dikamar mandi di gedung Fix Wing lantai IV. Lehernya terlilit tali yang menggantung di kusen bagian atas pintu kamar mandi pada saat jam kerja. Dia menggantung karena putus asa karena penyakitnya asam urat, diabetes, dan darah tinggi. Yang bersangkutan frustrasi lantaran mendapat perawatan kesehatan kurang layak. Pada era BPJS Kesehatan temyata karyawan industri pesawat terbang saja belum mendapat fasilitas kesehatan memadai. Bagaimana dengan perusahaan kecil lain yang tidak melibatkan teknologi canggih.Sangat beralasan, rakyat menuntut segera dibenahi total. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, kini iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan perusahaan banyak sia-sia karena buruh tidak mau layanan fasilitas kesehatan tingkatpertama sangat buruk. Dengan demikian perusahaan terpaksa membuat layanan kesahatan lainnya. Hal itu terjadipada perusahaan yang tergabung dalam grup Toyota. Ironisnya pengelola BPJS Kesehatan mengklaim rugi 5,85 triliun rupiah tahun ini Ini sangat ganjil. Ini diduga adamodus korupsi dan manipulasi. Apalagi sistem klaim dari pelaksana faskes tingkat pertama hingga rumah sakitsangat mudah dimanipulasi. Beberapa perusahaan yang terpaksa membayar dua skema jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan dan asuransi lain), namun karena buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di tingkat bawah, maka kaumburuh tidak mengambil pelayanan tersebut. Dengan demikian iuran buruh dan perusahaan menjadi sia-sia.Buruh menuntut agar fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes I) dengan pelayanan bermutu diarahkan ke perusahaan atau kawasan permukiman kaum buruh. Sebisa mungkin diperbanyak dokter perusahaan ataupoliklinik berkualitas dengan pelayanan prima.Saat ini jumlah dokter dan poliklinik fasilitas BPJS di daerah sangat sedikit Bahkan poliklinik yang ditunjukrata-rata kondisisnya buruk dan tidak buka 24 jam. Sabtu dan Minggu tutup. Presiden Joko Widodosebaiknya segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kategori PBPU dan menutup defisit dengan APBN. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk PBI. Sekarang buruh merupakan segmen masyarakat rentan gangguan kejiwaan. Ancaman PHK, sistem outsourcing, himpitan beban kerja, diskriminasi, kurang memadainya besaran UMR dan bencana alammerupakan faktor dominan pemicu stres. Mereka juga depresi dan mengalami banyak gangguan kejiwaanlainnya.Gangguan kejiwaan yang menimpa kaum buruh sering terabaikan. Ada baiknya program dan layanan BPJS Kesehatan juga difokuskan membangun pusat rehabilitasi mental dan kesehatan jiwa para pekerja.

Belajar dari Kasus Ustad Abdul Somad

Beberapa hari ini lini masa jagat media sosial dipenuhi dengan unggahan status, hastag, komentar maupun  meme-meme terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang ustad kondang dengan inisial UAS. Kasus ini bermula saat beredarnya video berdurasi 1 menit 54 detik di media sosial ihwal pernyataan dalam sebuah ceramah UAS ihwal salib dan jin kafir pada 16 Agustus 2019. Video tersebut diambil di Pekanbaru, Riau pada 2016. Atas ceramah UAS tersebut, sebuah organisasi mahasiswa Kristen, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan LP/B/0725/VII/2019/BARESKRIM tertanggal 19 Agustus 2019. UAS dilaporkan terkait pasal tindak pidana penistaan agama UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHAP pasal 156 A. Pasal 156a KUHP tersebut berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia", beberapa organisasi masyarakat keagamaan (Kristen) mengambil langkah yang sama, turut melaporkan kasus tersebut.

Penerapan Tapping Box Untuk Menaikkan PAD Kabupaten Sleman

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman selama ini masih mengandalkan pajak daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Pada APBD tahun 2019 pemerintah daerah memathok kontribusi pajak daerah sebesar 67.06% dari total pendapatan asli daerah, atau Rp. 581,8 milyar, sehingga ketergantungan terhadap pajak daerah masih cukup tinggi.