Politik Dinasti

Dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalahsistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti secara umum memiliki pengertian mengarahkan proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena politik dinasti. Jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka politik dinasti ini telah menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.

Nasionalis Vs Agamis di Pilkada Sleman 2020

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia tahun 2020 akan ditunda karena dampak dari pandemi corona / covid19 di Indonesia, release terakhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa Pilkada 2020 yang sedianya digelar pada bulan September 2020, karena pandemi virus corona, KPU sudah memutuskan menunda proses Pemilu. Empat proses yang tengah berjalan kemudian ditunda, yaitu Pelantikan PPS (Petugas Pemungutan Suara), verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pelantikan PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih), dan proses pemutakhiran data pemilih. Pemerintah melalui Menko Polhukam juga menyatakan bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 sesuai dengan Perppu penundaan, yang seharusnya bulan September dibuat Perppu ditunda menjadi Desember, dan pemilihan pada bulan Desember tersebut berdasarkan kesepakatan tiga pihak, KPU sebagai penyelenggara, DPR sebagai wakil rakyat, dan pemerintah.
Pilkada serentak tahun 2020 ini sangat penting bagi partai-partai politik di seluruh Indonesia karena selain untuk mengisi posisi kepala daerah dengan kader-kader terbaik mereka juga terkait Pemilu 2024. Pilkada serentak tahun 2020 ini juga dijadikan ajang pemanasan sekaligus konsolidasi kekuatan partai-partai politik untuk menghadapi pemilihan umum legislatif dan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden 2024, meskipun Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019 belum genap satu tahun bekerja.

Fraksi PKB Sleman siap mendukung RMI untuk penanganan Pondok Pesantren terdampak Covid19

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sleman melalui Ketua Fraksi FPKB Rahayu Widi Nuryani, SH.,MH melakukan koordinasi dengan PCNU Kabupaten Sleman terkait dengan penanganan para santri Pondok Pesantren di Kabupaten Sleman pasca lebaran menjelang dimulainya pembelajaran (awal sanah) di pondok pesantren yang biasanya di mulai di bulan Syawal.

Pembahasan aktivitas pesantren pasca lebaran dan persiapan new normal tersebut diwakili oleh pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) lembaga yang mengurusi pondok pesantren, sebagaimana disampaikan oleh RMI bahwa ada sekita 142 Pondok Pesantren di kabupaten Sleman yang terdampak Covid19. Fraksi dan PCNU Sleman sepakat jika pemerintah harus hadir untuk melindungi para santri di Kabupaten Sleman, dan Fraksi PKB berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Salah satu usulan dalam koordinasi tersebut adalah dengan membuat protokol pesantren baik penanganan kedatangan santri dari luar daerah maupun proses pembelajaran di pondok pesantren pada masa pandemi Covid19 ini, dengan fasilitasi Pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Beberapa pesantren bahkan belum berniat untuk memanggil kembali santrinya hingga masa tanggap darurat selesai dan ditetapkannya new normal di Kabupaten Sleman..

"Pemerintah diharap segera membuat rencana penanganan terhadap santri-santri pondok pesantren dan memfasilitasi adanya protokol new normal life untuk kalangan pesantren, baik dalam bentuk regulasi, penganggaran dan infrastruktur," terangnya, terang Wiratno, mewakili RMI Kabupaten Sleman.

Saat ini RMI sedang mendata para ustad dan guru pesantren yang terkena dampak langsung Covid-19 untuk diberikan tali asih kado lebaran untuk guru ngaji, donasi bekerjasama dengan para donatur peduli pesantren.

RMI juga menyampaikan hendaknya pemerintah melibatkan kalangan ormas yang memiliki jaringan akar rumput kuat untuk mesosialisasikan konsep new normal di Kabupaten Sleman tersebut khususnya Nahdlatul Ulama, Fraksi PKB yang notabene yang konstituennya adalah nahdliyin siap mengawal aspirasi RMI tersebut.

Kado lebaran RMI untuk guru ngaji tercinta

Sleman- Banyak kelompok masyarakat yang terdampak Pandemi covid19 yang luput dari perhatian pemerintah maupun para dermawan, salah satunya adalah para guru ngaji dan kaum rois dikampung-kampung. Peran mereka kadang tidak dianggap dan dinomor duakan padahal dari merekalah kita bisa mengenal Alif Ba Ta, dari mereka pulalah proses pemulasaran janasah dari mulai memandaikan hingga membacakan talqin di kuburan. 
Pandemi covid19 membuat para guru ngaji banyak yang libur karena tidak ada lagi proses ngaji di TPA maupun masjid-masjid,  banyak dari mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti makan dan minum karena kehilangan pekerjaan dan tidak ada pemasukan.

Saat ini program-program pemerintah masih belum ada program khusus yang memikirkan para kaum rois dan guru-guru ngaji kita tercinta, untuk itu asosiasi pesantren NU (RMI PBNU) menginisiasi program “Kado Lebaran untuk Guru Ngaji Tercinta”.

Program disalurkan berupa paket sembako dan uang tunai kepada para kaum rois dan guru ngaji musola, masjid, pesantren, TPQ, Madin dst. Di Provinsi D.I.Yogyakarta program ini sudah didistribusikan 250 paket melalui PC RMI di 5 Kabupaten dan Kota. PC RMI Kota dibagikan langsung oleh Ketua PCNU Kota Yogyakarta sebanya 45 paket kepada para guru ngaji, untuk Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo dan Sleman dibagikan oleh masing-masing Ketua PC RMI kepada para guru ngaji dan kaum rois, pembagian dilaksanakan mulai hari Kamis,  14 Mei 2020 selama tiga hari hingga hari minggu 17 Mei 2020 berupa paket sembako dan uang tunai.  “Bantuan kado lebaran untuk guru ngaji tercinta ini jangan dinilai dari nominalnya, tetapi kepedulian RMI ini, semoga sedikit meringankan beban para guru ngaji”, papar Gus Miftah sebagai salah satu koordinator donatur program kado lebaran RMI tersebut.

Haru, senyum bahagia serta ucapan terima kasih disampaikan oleh para guru ngaji, mereka memberikan do’a semoga para donatur dan semua panitia diberikan kesehatan, serta rizki yang melimpah dan berkah.

Baru 250 paket dapat terdistribusi diseluruh DIY dan masih diusahakan tambahan lagi, untuk itu kepada para donator yang ingin bergabung dalam gerakan ini dapat memberikan donasi melalui Rekening BNI 0860332209 atas nama RMI NU, adapun laporan para penyumbang dan distribusi bisa dilihat di laman https://rmi-nu.or.id serta akun media sosial RMI NU dan Ayo Mondok. 

Menakar Peta Politik Pilkada Sleman 2020

Dinamika seputar pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman di bulan September 2020 nanti, sungguh menarik untuk dicermati. Bupati petahana, Sri Purnomo, sudah tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Sleman lagi, mengingat sudah menjabat dua periode, namun ada kemungkinan akan melanggengkan dinasti kepemimpinan di Sleman dengan mengajukan istrinya sebagai bakal calon bupati. Medan pertarungan menuju Sleman-1 pun hingga saat ini relatif terbuka dan dinamis, beberapa bakal calon sudah mulai muncul meski belum melakukan deklarasi secara resmi, salah satunya adalah Sri Muslimatun yang memiliki peluang cukup besar karena sebagai Wakil Bupati petahana, pun demikian dengan calon-calon lain yang bermunculan seperti Mumtaz Rais, Agus Choliq, Suprihanto, Sugiyanto dll. Untuk menakar potensi dalam pilkada Sleman 2020, perlu bagi kita mencermati peta koalisi yang bakal terjadi, peluang tiap kubu, dan apa implikasinya untuk warga Sleman.

Masihkan kita berpihak kepada PETANI?

Dalam benak kita sebenarnya ada kesadaran, bahwa selama ini peran para petani lah yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan kita, karena dari petani kita bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan paling dasar (primer) dari setiap manusia, kita masih bisa hidup tanpa kebutuhan yang lain, sandang (pakaian) maupun papan (rumah) tetapi kita tidak bisa hidup tanpa pangan. Namun kesadaran kita terhadap peran petani yang menjadi pahlawan pangan tersebut semakin luntur bahkan hilang, kita hanya tahu padi yang sudah beras dan dimasak menjadi nasi yang kemudian disajikan dimeja makan dan kita konsumsi tanpa kita mau peduli bagaimana jerih payah para petani berjuang untuk kita.

Seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk nasib petani semakin terpinggirkan, salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan yang semakin massif dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sehingga menyebabkan lahan pertanian menyempit. Bila lahan pertanian semakin menyempit maka petani pun terancam kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan produksi beras menurun, disisi lain laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan beras tidak mencukupi sehingga pemerintah terpaksa impor. Ditambah lagi perubahan pola makan kebanyakan masyarakat kita akibat pemerintahan masa lalu yang membuka selebar-lebar kran impor terigu, sehingga menyebabkan beralihnya pola makan kita dari beras sebagai makanan utama ke terigu yang diimport dari negara-negara penghasil gandum seperti Australia dan Kanada.

Terkait dengan semakin menyempitnya lahan pertanian di Kabupaten Sleman baru saja dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Pemeritah Daerah terkait dengan Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang muaranya juga diharapkan mampu melakukan perlindungan terhadap Petani khususnya dari sisi ketersediaan lahan pertanian, namun kebijakan pembuatan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tersebut belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah Daerah secara serius dan hanya setengah hati terhadap Petani. Salah satu alasan keberpihakan terhadap Petani masih setengah hati tersebut adalah ketika Pemerintah Daerah lebih mendahulukan “perlindungan lahan pertanian” daripada “perlindungan petani” sehingga yang digunakan sebagai pijakan adalah UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bukan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pilkada Sleman 2020, NU sebagai penentu kemenangan?

Perhelatan akbar pilkada serentak 2020 memang masih beberapa bulan kedepan, pendaftaran pasangan calon pun masih pada bulan Juni (16-06-2020), namun ‘aura’ pertarungan sudah terlihat saat ini, dinamika politik sungguh sangat kentara diantara partai-partai politik maupun para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sleman. Bukan hanya partai politik sebagai “pemegang stempel” pendaftaran pasangan calon saja yang melakukan persiapan dengan memanaskan mesin politiknya, namun ormas-ormas non partisan pun melakukan persiapan yang sama, tentunya tidak dengan mesin politik praktis. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia NU tentunya ingin menempatkan kader-kadernya diposisi strategis dalam pemerintahan. Pada pilpres 2019 telah membuktikan bahwa salah satu kader terbaik NU KH. Ma’ruf Amin mampu diposisikan sebagai wakil presiden RI, demikian pula dalam pileg 2019 NU DIY mampu menempatkan kadernya Dr. Hilmy Muhammad (Gus Hilmy) sebagai senator DPD RI dengan perolehan suara yang spektakuler.