February 6, 2020

Masihkan kita berpihak kepada PETANI?


Dalam benak kita sebenarnya ada kesadaran, bahwa selama ini peran para petani lah yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan kita, karena dari petani kita bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan paling dasar (primer) dari setiap manusia, kita masih bisa hidup tanpa kebutuhan yang lain, sandang (pakaian) maupun papan (rumah) tetapi kita tidak bisa hidup tanpa pangan. Namun kesadaran kita terhadap peran petani yang menjadi pahlawan pangan tersebut semakin luntur bahkan hilang, kita hanya tahu padi yang sudah beras dan dimasak menjadi nasi yang kemudian disajikan dimeja makan dan kita konsumsi tanpa kita mau peduli bagaimana jerih payah para petani berjuang untuk kita.
Seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk nasib petani semakin terpinggirkan, salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan yang semakin massif dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sehingga menyebabkan lahan pertanian menyempit. Bila lahan pertanian semakin menyempit maka petani pun terancam kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan produksi beras menurun, disisi lain laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan beras tidak mencukupi sehingga pemerintah terpaksa impor. Ditambah lagi perubahan pola makan kebanyakan masyarakat kita akibat pemerintahan masa lalu yang membuka selebar-lebar kran impor terigu, sehingga menyebabkan beralihnya pola makan kita dari beras sebagai makanan utama ke terigu yang diimport dari negara-negara penghasil gandum seperti Australia dan Kanada.
Terkait dengan semakin menyempitnya lahan pertanian di Kabupaten Sleman baru saja dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Pemeritah Daerah terkait dengan Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang muaranya juga diharapkan mampu melakukan perlindungan terhadap Petani khususnya dari sisi ketersediaan lahan pertanian, namun kebijakan pembuatan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tersebut belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah Daerah secara serius dan hanya setengah hati terhadap Petani. Salah satu alasan keberpihakan terhadap Petani masih setengah hati tersebut adalah ketika Pemerintah Daerah lebih mendahulukan “perlindungan lahan pertanian” daripada “perlindungan petani” sehingga yang digunakan sebagai pijakan adalah UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bukan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.