December 31, 2019

PENATAAN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN

Image result for reklame
Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap centimeter tanah dan bangunan di tepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame.

December 28, 2019

Penerapan E-Voting pada Pilkades di Kabupaten Sleman

Image result for evoting
Penyelenggaraan pemilihan kepala desa  merupakan pesta demokrasi  di tingkat desa, yang dilakukan oleh warga desa dalam memilih pemimpinnya  secara mandiri sesuai dengan hati nurani sebagai perwujudan proses demokratisasi dengan pemilihan secara langsung di desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian pelaksanaannya berpedoman pada  Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang  pemilihan  kepala desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah memiliki regulasi tentang tatacara pemilihan kepala desa, dimulai dari Perda Nomor 3 Tahun 2007, Perda Nomor 1 Tahun 2014, namun   seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Tahun 2015 pemerintah daerah kembali menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian dirubah lagi dengan Perda No. 8 Tahun 2017 tentang perubahan (pertama) atas Perda Kabupaten Sleman   Nomor 5 Tahun 2015. Sebagaimana diketahui sejak tahun 2018 terdapat 2 jabatan kepala desa telah kosong, dan pada tahun 2019 ada 33 kepala desa telah habis masa jabatannya sedangkan tahun 2020 sebanyak 14 kepala desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah merencanakan pemilihan kepala desa secara serentak untuk 49 desa dengan mengacu pada perubahan (kedua) atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015.

September 4, 2019

CARUT MARUT PENGELOLAAN BPJS


Image result for bpjs
Rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun 2020 untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) atau biasa disebutpeserta mandiri sangat mengecewakan. Para peserta mandiri BPJS Kesehatan seperti pelaku UMKM, petani,wiraswasta, dan kelompok profesi lainnya menggugat kenaikan iuran yang tertuang dalam Perpres No 19 tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut dan masih buruknya layanan BPJS Kesehatan, maka kategori peserta mandiri diprediksi semakin banyak akan mengundurkan diri karena tidak sanggup membayar premi untuk seluruh anggota keluarga.Kenaikan iuran merupakan langkah kontraproduktif saat diusahakan menambah peserta PBPU. Mestinya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap PBPU yang sangat sensitif. Hal itu terlihat angka gagal mengiur PBPU selama ini sangat besar. Begitu pula secara nasional persentase total PBPU masih kecil. Pemerintah tidak perlu menambah anggaran PBI. Dalam Perpres No 19 tahun 2016 iuran PBPU dinaikkan untukkelas III dari 25.500 rupiah per orang per bulan menjadi 30.000. Untuk kelas II meningkat dari 42.500 per orang perbulan menjadi 51.000. Sedang kelas I bertambah dari 59.500 per orang per bulan menjadi 80.000. Masyarakat menentang kenaikan mulai 1 April 2016 ini karena belum disosialisasikan. Masyarakat memiliki asumsi,besaran iuran berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dan , kewajiban seluruh warga mengiur adalah tahun 2019,sehingga sampai tahun 2019 terus terjadi defisit.Komunikasi BPJS Kesehatan tidak baik karena tak ada roadmap defisit sampai 2019 dan yang menalangi. Ini ndakterinci dengan jelas. Seharusnya sampai tahun 2019, defisit ditalangi negara, jangan dibebankan kepada rakyat apalagi hingga kini pelayanan BPJS masih buruk. Akibatnya banyak perusahaan menggunakan asuransi kesehatanlain.Masalah krusial lain adanya disparitas biaya pengobatan antara standar yang diberlakukan oleh Menteri Kesehatandengan biaya faktual dilapangan. Pemerintah belum berhasil dalam menerapkan standar biaya pengobatan penyakit,sehingga ada dokteryang merasa dibayar terlalu kecil oleh BPJS Kesehatan. Sebagian besar Rumah Sakit diIndonesia, dijadikan lahan bisnis untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dengan fakta fakta tersebut diatas,seharusnya Pemerintah membenahi dahulu seluruh permasalahan tersebut sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Mis manajemen
Masyarakat melihat kondisi carut-marut BPJS Kesehatan yang terjadi mismanajemen. Hal itu terlihat BPJSKesehatan mengalami defisit 5,85 triliun pada 2015. Mismanajemen juga menyangkut alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Di mana untuk APBN-P 2015 alokasi PBI 20,3 triliun. Angka tersebut didasarkan pada cakupan penduduk miskin 88,2 juta jiwa dengan nilai PBI sebesar 19.225 perbulan per orang setahun. Data cakupan tersebutmasih tumpang tindih. Ada kerancuan, sehingga data tidak akurat dan rawan penyelewengan.Pada penghujung 2015 ada beritamemilukan. Seorang karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ditemukan tewas dikamar mandi di gedung Fix Wing lantai IV. Lehernya terlilit tali yang menggantung di kusen bagian atas pintu kamar mandi pada saat jam kerja. Dia menggantung karena putus asa karena penyakitnya asam urat, diabetes, dan darah tinggi. Yang bersangkutan frustrasi lantaran mendapat perawatan kesehatan kurang layak. Pada era BPJS Kesehatan temyata karyawan industri pesawat terbang saja belum mendapat fasilitas kesehatan memadai. Bagaimana dengan perusahaan kecil lain yang tidak melibatkan teknologi canggih.Sangat beralasan, rakyat menuntut segera dibenahi total. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, kini iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan perusahaan banyak sia-sia karena buruh tidak mau layanan fasilitas kesehatan tingkatpertama sangat buruk. Dengan demikian perusahaan terpaksa membuat layanan kesahatan lainnya. Hal itu terjadipada perusahaan yang tergabung dalam grup Toyota. Ironisnya pengelola BPJS Kesehatan mengklaim rugi 5,85 triliun rupiah tahun ini Ini sangat ganjil. Ini diduga adamodus korupsi dan manipulasi. Apalagi sistem klaim dari pelaksana faskes tingkat pertama hingga rumah sakitsangat mudah dimanipulasi. Beberapa perusahaan yang terpaksa membayar dua skema jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan dan asuransi lain), namun karena buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di tingkat bawah, maka kaumburuh tidak mengambil pelayanan tersebut. Dengan demikian iuran buruh dan perusahaan menjadi sia-sia.Buruh menuntut agar fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes I) dengan pelayanan bermutu diarahkan ke perusahaan atau kawasan permukiman kaum buruh. Sebisa mungkin diperbanyak dokter perusahaan ataupoliklinik berkualitas dengan pelayanan prima.Saat ini jumlah dokter dan poliklinik fasilitas BPJS di daerah sangat sedikit Bahkan poliklinik yang ditunjukrata-rata kondisisnya buruk dan tidak buka 24 jam. Sabtu dan Minggu tutup. Presiden Joko Widodosebaiknya segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kategori PBPU dan menutup defisit dengan APBN. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk PBI. Sekarang buruh merupakan segmen masyarakat rentan gangguan kejiwaan. Ancaman PHK, sistem outsourcing, himpitan beban kerja, diskriminasi, kurang memadainya besaran UMR dan bencana alammerupakan faktor dominan pemicu stres. Mereka juga depresi dan mengalami banyak gangguan kejiwaanlainnya.Gangguan kejiwaan yang menimpa kaum buruh sering terabaikan. Ada baiknya program dan layanan BPJS Kesehatan juga difokuskan membangun pusat rehabilitasi mental dan kesehatan jiwa para pekerja.

August 31, 2019

Belajar dari Kasus Ustad Abdul Somad

Image result for sara ujaran
Beberapa hari ini lini masa jagat media sosial dipenuhi dengan unggahan status, hastag, komentar maupun  meme-meme terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang ustad kondang dengan inisial UAS. Kasus ini bermula saat beredarnya video berdurasi 1 menit 54 detik di media sosial ihwal pernyataan dalam sebuah ceramah UAS ihwal salib dan jin kafir pada 16 Agustus 2019. Video tersebut diambil di Pekanbaru, Riau pada 2016. Atas ceramah UAS tersebut, sebuah organisasi mahasiswa Kristen, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan LP/B/0725/VII/2019/BARESKRIM tertanggal 19 Agustus 2019. UAS dilaporkan terkait pasal tindak pidana penistaan agama UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHAP pasal 156 A. Pasal 156a KUHP tersebut berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia", beberapa organisasi masyarakat keagamaan (Kristen) mengambil langkah yang sama, turut melaporkan kasus tersebut.

July 4, 2019

Penerapan Tapping Box Untuk Menaikkan PAD Kabupaten Sleman

Image result for tapping box pajak
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman selama ini masih mengandalkan pajak daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Pada APBD tahun 2019 pemerintah daerah memathok kontribusi pajak daerah sebesar 67.06% dari total pendapatan asli daerah, atau Rp. 581,8 milyar, sehingga ketergantungan terhadap pajak daerah masih cukup tinggi.

January 9, 2019

Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Sleman

Image result for ketimpangan ekonomi
Disparitas (ketimpangan), distribusi pendapatan atau kesenjangan, dan tingkat kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi semua daerah di Indonesia. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesulitan mengatasinya.
Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah atau ketimpangan (kesenjangan) ekonomi adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, dimana nilai Gini Ratio yang semakin mendekati satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat.

January 8, 2019

Pustaka Kitab Kuning


[DIR]kitab2_fiqih/12-May-2017 08:15 -
[DIR]kitab2_fiqih_4/12-May-2017 08:06 -
[DIR]kitab2_hadis/12-May-2017 13:43 -
[DIR]kitab2_imam_ghozali/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_ke_nu_an/12-May-2017 08:06 -
[DIR]kitab2_maulid/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_nadhom/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_nahwu/12-May-2017 13:26 -
[DIR]kitab2_sayid_almaliki/12-May-2017 13:25 -
[DIR]kitab2_tafsir/12-May-2017 08:08 -
[DIR]kitab2_tarik/12-May-2017 13:24 -
[DIR]kitab2_tasauf_FILES/12-May-2017 13:26 -
[DIR]kitab2_tauhid/12-May-2017 13:26 -


January 3, 2019

PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN DI KABUPATEN SLEMAN

Hasil gambar untuk kos kosan
Kebupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tingkat populasi (jumlah penduduk) terpadat dengan perbandingan luas wilayah yang tidak sebesar kabupaten lainnya seperti Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kenaikan jumlah penduduk yang paling banyak disumbang dari sektor pendidikan dan dalam hal ini adalah para mahasiswa, hal ini dikarenakan setiap tahunnya, lebih dari setengah mahasiswa tahun ajaran baru berasal dari luar kota atau daerah. Jumlah jumlah mahasiswa yang sedang tugas belajar di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun ajaran 2017/2018 melebihi angka  370.000, yang tersebar di 121 PTN dan PTS, dimana 7 Perguruan Tinggi Negeri (UGM,UNY,UIN SUKA,STPN,AAU,STMM (MMTC), STAIN-BATAN, UPN) dan 41 Perguruan Tinggi Swasta berada di Kabupaten Sleman.